Pendahuluan
Pada September 2023, Dewan dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk memperkuat Arahan Green Claims Uni Eropa. Arahan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas UE untuk memberdayakan konsumen dalam transisi keberlanjutan. Arahan ini menargetkan klaim hijau, yaitu pernyataan pemasaran yang menyiratkan manfaat lingkungan suatu produk atau layanan. Karena banyak klaim tidak memiliki bukti, arahan ini mewajibkan verifikasi independen dan bukti ilmiah yang kuat.
Kesepakatan sementara memperkenalkan kriteria label keberlanjutan, transparansi yang lebih baik, larangan klaim tidak adil, dan kejelasan tanggung jawab pelaku usaha. Dampak penuhnya bergantung pada finalisasi dan implementasi oleh negara anggota, yang diperkirakan sekitar 2026.
Ruang lingkup dan penerapan
Arahan Green Claims berdampak pada bisnis UE, kecuali usaha mikro tertentu. Bisnis yang menargetkan konsumen UE wajib mematuhi standar ini untuk membangun klaim lingkungan yang transparan dan dapat dipercaya. Perusahaan Asia, termasuk Vietnam, perlu memperhatikan standar ini saat berbisnis di pasar UE.
Arahan ini juga menyelaraskan pemasaran hijau dengan mewajibkan pembuktian ilmiah yang ketat, mendorong perbandingan produk yang adil dan pelabelan lingkungan yang transparan.
Linimasa dan implementasi
Arahan berlaku di tingkat UE 20 hari setelah dipublikasikan di Official Journal. Negara anggota memiliki 18 bulan untuk mengadopsi undang-undang nasional, dan penegakan diperkirakan dimulai 24 bulan setelahnya.
Komisi Eropa mengawasi implementasi bersama negara anggota, membangun prosedur verifikasi dan otoritas kompeten, serta merencanakan evaluasi lima tahun setelah penerapan.
Dampak bagi eksportir Asia
Arahan ini menetapkan aturan bagi perusahaan yang membuat klaim lingkungan tentang produk di UE. Perusahaan Asia yang menjual produk ke UE harus memenuhi kriteria ketat bila ingin membuat klaim lingkungan.
Mereka memerlukan bukti kuat, pernyataan yang jelas, dan sertifikat. Perusahaan juga perlu melihat seluruh siklus hidup produk, dari produksi hingga pembuangan, termasuk penggunaan energi, emisi, dan limbah.
UE tidak memaksa satu metode pengukuran tunggal, tetapi metode yang dipilih harus memenuhi standar UE. Ini dapat membutuhkan investasi riset, sertifikasi, dan perubahan proses produksi.
Penegakan dan kepatuhan
Penegakan dilakukan melalui proses pengaduan dan verifikasi. Ketidakpatuhan dapat memicu tindakan korektif, denda hingga 4% omzet tahunan, penyitaan pendapatan, dan pengecualian dari pengadaan atau pendanaan publik.
Konsumen memperoleh manfaat dari informasi lingkungan yang lebih andal, sementara pasar menjadi lebih adil dan transisi hijau dipercepat.
Kritik, pembaruan, dan arah masa depan
Pemangku kepentingan memberikan masukan melalui konsultasi, survei, dan lokakarya. Asosiasi bisnis mendukung sertifikasi independen, sementara LSM lingkungan menekankan pemanfaatan alat ekolabel yang sudah ada.
Meski ada kritik tentang penegakan dan cakupan metodologi, arahan ini membuka peluang pasar, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kredibilitas, mencegah greenwashing, dan memperkuat akuntabilitas klaim lingkungan.
Potensi verifikasi pihak ketiga
Untuk menjadi verifikator pihak ketiga, perusahaan harus memenuhi kriteria UE, diakreditasi secara resmi, independen dari bisnis yang diverifikasi, dan mampu menilai klaim lingkungan serta menerbitkan sertifikat yang diakui.
Langkah penting meliputi akreditasi, keahlian penilaian lingkungan, pemahaman arahan, proses dokumentasi yang ketat, kesiapan penegakan, dan jaringan sertifikasi pihak ketiga.
Kesimpulan
Arahan Green Claims UE merupakan langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas lingkungan di pasar UE, melawan greenwashing, membangun kepercayaan konsumen, dan mendorong keberlanjutan nyata.
Penulis utama:
Hieu Dinhin
Email: hieu.dinh@nuoa.ioHieu Dinh adalah pemimpin bisnis senior dengan pengalaman lintas industri, termasuk konsultasi kebijakan pembangunan, investasi ekonomi sirkular, dan aksi korporasi.